Sabtu, 28 JANUARI 2023
Oleh : Sundari, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)
Penghapusan program seragam sekolah gratis tahun ini di Penajam Paser Utara (PPU) memancing kekecewaan di masyarakat.
Bagaimana tidak, program seragam sekolah gratis merupakan harapan yang sangat diinginkan oleh masyarakat terlebih bagi mereka yang kurang mampu, dan akhirnya harapan rakyat kian menjadi pupus.
Haris Sidharta, salah satu pemerhati pendidikan di PPU ketika diwawancarai oleh Kaltim Post. Ia mencermati pemberitaan di media massa bahwa letak kesalahannya pada distribusi seragam sekolah gratis yang tidak tepat sasaran.
Haris berkata, “Adanya program seragam sekolah gratis itu sangat membantu bagi orang tua atau wali murid di daerah ini. Lalu, kenapa dihapus?, kalau ini faktornya sudah semestinya pemerintah daerah memperbaiki sistem distribusinya. Bukan menghapus program yang sangat membantu masyarakat,”. Kata pemilik TK dan PAUD di Sotek, Kecamatan Penajam, PPU itu, (Kaltim post, Jum'at/20/01/2023).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU tidak mengalokasikan anggaran untuk seragam berbagai jenjang sekolah pada tahun anggaran 2023.
Dalam kurun ini, alokasi anggaran Disdikpora PPU difokuskan pada biaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sekolah yang di antaranya rusak berat.
Selain itu, pada tahun 2022 tahun ajaran baru kemarin SDN 002 Balikpapan, tak bisa menunggu seragam sekolah gratis karena proses belajar mengajar sudah harus dimulai.
Keterlambatan realisasi seragam gratis sekolah untuk pelajar tingkat SD dan SMP di Kota Balikpapan jadi perhatian serius Komisi IV DPRD Balikpapan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang menilai, sebenarnya keterlambatan ini bisa diantisipasi di awal karena program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini sudah jauh-jauh hari, pasti sudah ada dokumen dan segala macam yang dipersiapkan untuk itu sehingga tidak akan terjadi keterlambatan.
"Kalau bicara masalah spesifikasi, itukan sudah ditentukan di awal pada saat pengajuan anggaran. Jangan sudah dianggarkan baru berbicara spek lagi alasannya. E-katalog sudah jelas, kalau bikin E-katalog kan dokumen lelang sebentar saja dibuat," kata Parlindungan kepada Korankaltim.com di Kantor DPRD Balikpapan Kamis (14/7/2022).
Problem yang terjadi saat ini, membuktikan bahwa lemahnya sistem kapitalis dalam memberikan pelayanan terhadap pendidikan. Semua yang berkaitan dengan gratis, tidak akan terealisasi dengan baik.
Bahkan akan menjadi ilusi belaka. Dalam sistem sekuler kapitalis, siapapun yang berkuasa dan yang memiliki modal akan lebih mementingkan kepuasannya sendiri demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Contohnya saja seragam sekolah gratis yang seharusnya diberikan kepada anak jenjang SD maupun SMP, terlebih banyak dari mereka yang kurang mampu akibat kurang ekonomi, nyatanya hak mereka tidak bisa dinikmati secara percuma.
Kurangnya pelaksanaan dan tanggungjawab dari pihak penyelenggara, sehingga program yang seharusnya terealisasi menjadi lambat dan akhirnya pun dihapus.
Dari sini bisa dilihat, bahwa kemungkinan terjadi bisnis dan pengambilan keuntungan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Inilah potret pemenuhan pendidikan separuh hati ala kapitalisme.
Karena mindset riayah yang tak mau rugi dan disetir kepentingan kapitalis yang mengkapitalisasi pendidikan untuk cuan dan kebutuhan industri mereka. Sehingga rakyat jadi korban. Tidak dipungkiri, dalam pendidikan kapitalis, semua mahal dan sulit di dapat. Beda halnya dalam sistem Islam, biaya pendidikannya murah bahkan gratis.
Semua akan diberikan secara gratis, baik yang berprestasi maupun untuk anak-anak yang kurang mampu. Bahkan di semua jenjang pendidikan, mereka akan menikmati hak mereka dengan baik.
Pendidikan Islam juga mampu memberikan pelayanan terbaik untuk generasi. Dalam periayahnya, baik itu tentang program gratis sekolah maupun untuk sarana dan prasarana akan terealisasi dengan totalitas. Sehingga pembangunan pendidikan manjadi terarah dan optimal.
Pendidikan gratis sekaligus berkualitas hanya bisa dirasakan ketika diterapkan sistem Islam. Hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah (totalitas) dalam kehidupan, maka barulah bisa mewujudkan sekolah gratis dan mencetak generasi yang cemerlang baik dalam ilmu sains teknologi, bahkan generasi yang memiliki iman dan ketaqwaan yang hakiki.
Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tugas negara dan pemimpin lah yang paling besar untuk menjalankan syari'at Islam secara totalitas dalam segala aspek kehidupan.
Jadi, saatnya negara meninggalkan sistem kufur kapitalis yang jelas-jelas tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, serta kembali menerapkan sistem Islam Kaffah yang mampu menjamin pendidikan terbaik dan gratis untuk generasi. Sebab, hanya sistem Islam lah yang bisa menyelesaikan segala problematika kehidupan. Wallahu a'lam bishawab