Kamis, 10 NOPEMBER 2022
Penulis : Dian ‘Aisyah Handayani
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial, Berdomisili di Bogor)
Sebagaimana banyak diberitakan bahwa banyak pihak yang memprediksi sejumlah negara-negara dunia akan jatuh ke jurang resesi tahun depan, termasuk Bank Dunia.
Inflasi tinggi yang melanda berbagai negara, kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga yang agresif membuat ekonomi dunia menjadi "gelap."
Inflasi tinggi terhadap daya beli, sementara suku bunga tinggi membuat ekspansi dan belanja konsumen terhambat.
Alhasil, resesi pun di depan mata. Risiko resesi semakin buruk melihat perang Rusia - Ukraina yang tak kunjung usai, justru kini semakin intensif.
Perang kedua negara tersebut menjadi salah satu pemicu meroketnya harga minyak mentah, gas alam hingga batu bara. Alhasil, inflasi energi menjadi gila-gilaan, dan kini sudah menyebar ke berbagai sektor perekonomian.
Berbagai imbas ketidak pastian ekonomi ini termasuk kenaikan harga tol . Sebagaimana disampaikan di CNBC Indonesia, ada banyak ruas tol yang disesuaikan tarifnya tahun ini. Melihat evaluasi tarif dilakukan dalam dua tahun sekali.
Salah satunya yang terdekat adalah, dan dalam tahap penyiapan Keputusan Menteri untuk penyesuaian tarif ada berada pada ruas tol di Jawa.
Menurut harian online Bisnis.com Institut Studi Transportasi (Instran) mengusulkan adanya evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005 tentang Jalan Tol sejalan dengan beberapa tarif tol yang naik pada 2022.
Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang mengatakan hal itu perlu dilakukan mengingat adanya penyesuaian tarif jalan tol lagi sesuai inflasi dua tahunan.
"Penyesuaian tarif tidak sebatas berdasarkan atas inflasi semata tetapi harus ada harmonisasi terhadap audit keselamatan jalan tol termasuk pelayanan jalan tol. Apakah kiranya kelayakan tarif jalan tol seimbang pula dengan pelayanan dan keselamatan jalan tol," ujarnya, Jumat (1/4/2022).
Bila ketentuan ini terpenuhi tentunya layak penyesuaian tarif tol. Sebelum dilakukan penyesuaian tarif tol alangkah baiknya terlebih dahulu dilakukan audit keselamatan jalan tol sesuai SPM jalan tol. Hasil audit dipublikasikan atau disosialisasikan terlebih dahulu sebelum terjadi keputusan penyesuaian tarif tol.
Tidak hanya itu, di awal September kita dibuat terperanjat dengan kenaikan BBM dan di penghujung minggu pertama Oktober 2022 mayoritas harga pangan terpantau naik, seperti minyak goreng, cabai, telur, daging ayam, dan bawang merah.
Secara nasional, Kemendag mencatat harga barang kebutuhan pokok dibanding bulan lalu tercatat stabil. Namun secara realitas harga komoditas cenderung tidak turun juga ditengah potensi PHK massal.
Belum lagi adanya penghapusan golongan listrik 450 VA semakin menambah beban hidup masyarakat. Inilah kemudian yang memicu sejumlah elemen massa dari partai buruh dan organisasi serikat buruh sepakat untuk menggelar demo di berbagai wilayah Indonesia pada Rabu, 12 Oktober 2022.
Elemen massa yang menggelar demo ini juga akan diikuti oleh petani, nelayan, guru, pekerja rumah tangga, dan supir ojek online.(CNBC) Hidup rakyat makin susah ketika terus menghadapi berbagai kenaikan harga, mulai BBM, sembako juga rencana naiknya tarif tol.
Kenaikan tarif tol pun sungguh sangat tidak masuk akal. Berdasarkan pengalaman selama ini, rakyat pesimis akan adanya ‘bantuan’ negara agar dapat hidup layak.
Mereka juga menganggap bahwa dengan harga naik maka bisa diselesaikan dengan naiknya upah mereka sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Meski Demo pun sering tak mampu mengubah kebijakan negara, namun Langkah ini sering dilakukan. Paling tidak agar penguasa bisa mendengar apa isi hati masyarakat.
Apalagi ketika negara justru mengikuti nasehat IMF yang mengharuskan penghapusan subsidi. Kebijakan negara ternyata juga tidak pernah berpihak kepada rakyat.
Di satu sisi negara tidak membuat langkah nyata untuk memudahkan rakyat mendapatkan kebutuhan pokoknya, dan cenderung memberi karpet merah kepada para pengusaha / oligarki Nyatalah penderitaaan rakyat di bawah penerapan sistem kapitalisme Umat membutuhkan sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keadilan.
Sistem demokrasi yang merupakan “anak” kapitalisme sekuler. Negara sekuler berinteraksi dengan rakyat melalui cara pandang untung rugi. Jika rakyat dilayani, dimudahkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka negara akan rugi.
Jadi, kapitalis memandang rakyat adalah beban bagi pemerintah. Sementara itu di sisi yang lain, pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk pembangunan IKN dan kereta cepat yang dipandang akan mendatangkan keuntungan besar pula.
Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam sistem kapitalisme sekuler tidak ubahnya hubungan dagang, Cara pandang seperti ini tidak dibenarkan. Setiap muslim, siapa pun ia, harus tidak menerima cara pandang salah ini.
Yang harus dimiliki masyarakat saat ini adalah sudut pandang yang benar dalam melihat persoalan kenaikan harga. Ada pemerintah yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, tidak zalim terhadap rakyat.
Ini karena Islam telah menggariskan bahwa penguasa adalah pe-riayah rakyat. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab (di hadapan Allah SWT.) atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari dan Muslim)
Masyarakat harus dipahamkan bahwa negeri kita kaya akan sumber daya yang beraneka ragam mbaik migas maupun nonmigas.
Namun, karena dikelola oleh korporasi, maka keuntungan yang besar akan dinikmati oleh perusahaan saja. Negara hanya mendapatkan sedikit keuntungan, itu pun tidak sampai mengalir kepada rakyat dengan suburnya praktik korupsi di negeri ini.
Dalam Islam, rakyat sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. semua kebutuhan pokok dan pelengkap rakyat wajib dijamin terpenuhi dengan baik.
Dengan aturan syariat yang mewajibkan para wali untuk menafkahi keluarga atau jika para wali tidak mampu, maka negara akan memberikan bantuan langsung tanpa kompensasi apa pun kepada rakyatnya.
Jika masyarakat menginginkan perubahan ke arah kesejahteraan, maka memang tidak cukup dengan kegiatan demo saja untuk menuntut kenaikan upah.
Namun wajib ikut serta sebagai agen perubahan untuk aktif berdakwah agar masyarakat membuang sistem zalim dan menggantinya dengan system yang berasal dari Allah SWT yaitu system Islam yang pasti menjamin keadilan dan membawa kesejahteraan.[]