Minggu, 23 OKTOBER 2022
Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd
Alumni Pascasarjana Unlam
Kaltim memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Hasil SDA sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga Kaltim merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan. Hasil tambang Kaltim, di antaranya minyak, gas alam, dan batu bara.
Dikatakan Gubernur bahwa 60 persen hasil batu bara di Republik ini berasal dari Kaltim.
Karenanya, dirinya sangat memahami betapa besar peran para pengusaha dalam mendukung pembangunan daerah bahkan membangun tanah air Indonesia. Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) menurutnya sangat monumental, sebab kekayaan SDA daerah bisa langsung dirasakan masyarakat Kaltim.
"Jadi pengusaha batu bara, pengusaha migas, pengusaha perkebunan serta pengusaha bidang lainnya secara bersama-sama meningkatkan kualitas, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (Idntimes, 6/5/2022)
Gubernur Kaltim Isran Noor meminta dan mengingatkan perusahaan-perusahaan besar yang berusaha di Kaltim, untuk memfokuskan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan membantu program RLH.
“Enam persen penduduk dikategorikan miskin, salah satu komponennya tidak memiliki rumah,” sebut Isran Noor saat Syukuran HUT ke-57 Bankaltimtara, yang digelar di Kantor Pusat Bankaltimtara, di Samarinda, Jumat (14/10/2022).
Isran mengatakan, Pemprov Kaltim telah menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 RLH, jika target itu tercapai, maka diyakini penduduk miskin di Kaltim akan turun menjadi dua persen.
Pembangunan RLH diperlukan, karena penduduk Kaltim terutama yang tinggal di wilayah pedalaman sudah memiliki aset, berupa lahan, memiliki usaha dan pekerjaan, namun banyak yang masih belum memiliki rumah. Dirinya mengapreasiasi perusahaan yang sudah menyalurkan dana CSR nya untuk membangun RLH di Kaltim, seperti PT Pertamina, Bankaltimtara, PT Pupuk Kaltim dan sejumlah perusahaan lain. “Saya harap perusahaan lain, meniru karena mereka berusaha di Kaltim,” ungkapnya. (Kaltim today.co, 15/10/2022)
Kaya SDAE Tapi Masyarakat Miskin Berharap CSR dari para pengusaha seperti rumah layak huni sudahkah tepat?
Bukankah tanggung jawab negara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berupa rumah. Pemerintah seakan "mengemis" meminta bantuan kepada para pemodal.
Padahal tadi bumi Etam ini kaya akan SDA tetapi sayang masyarakat miskin bahkan presentasi kemiskinannya semakin naik.
Terbaru presentase penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2022 naik menjadi 6,31 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim Yusniar Juliana Nababan dalam siaran persnya. Sabtu (16/7).
Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan naik sebanyak 2.31 ribu orang dari 121.28 ribu orang pada September 2021 menjadi 123.59 ribu orang pada Maret 2022. "Angka kemiskinan Kaltim berada di peringkat 10 terendah," sebutnya.
Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,81 ribu orang dari 111.85 ribu orang pada September 2021 menjadi 112.66 ribu orang pada Maret 2022. (diskominfo.kaltimprov.go.id)
Demikian jumlah masyarakat miskin di Kaltim yang terus mengalami kenaikan. Tidak dapat dipungkiri terjadinya kemiskinan Kaltim karena kuatnya cengkraman para kapitalis.
Kapitalisme menjadikan orang-orang kaya mendominasi negara, menjadikan kekuasaan ada dalam genggamannya sehingga penguasa lebih berpihak kepada mereka dengan kebijakan dan regulasi. Bahkan, penguasa sendiri mengundang investor asing untuk mengelola SDA, hasil laut, pariwisata, dan produksi pangan.
Padahal, kalau dikelola sendiri dengan aturan yang berpihak kepada rakyat tentu itu lebih baik. Kemiskinan khususnya di Kaltim kalau dilihat dari penyebabnya terjadi karena struktural.
Yakni ketidakmampuan sistem dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Sebaliknya, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi.
Selain itu, sudut pandang kapitalisme menjadikan kekayaan dalam negeri yang seharusnya dikelola negara justru diserahkan kepada para kapital baik swasta atau asing.
Jangan sampai pemerintah melepas tanggung jawab yang memang sudah kewajibannya, sehingga urusan pemenuhan kebutuhan masyarakat diserahkan kepada pihak lain dan berubah menjadi bisnis.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan namun bukannya berkurang kemiskinan terus bertambah.
Seperti progam pembangunan RLH tidak semua masyarakat mampu menjangkaunya. Progam RLH masih berorientasi bisnis, bukan rumah layak huni yang tentunya tidak gratis.
Islam Sejahterakan Masyarakat
Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat dan negara wajib memenuhinya. Dalam perspektif Islam, tugas rakyat ialah bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan tugas negara ialah menjalankan syariat dengan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dalam sistem Islam, perputaran harta tidak akan beredar di kalangan orang kaya saja. Sebab, ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi harta yang dimilikinya sesuai ketentuan syariat.
Selain itu, sistem Islam akan mengoptimalkan segala potensi SDA di negeri-negeri Islam untuk menghidupi rakyatnya. Sistem Islam tegak di atas landasan ruhiyah. Kepemimpinan dalam Islam tidak sekadar berdimensi duniawi, melainkan juga ukhrawi.
Maka paradigma inilah yang mendorong para penguasa berusaha sungguh-sungguh mengurus dan melayani rakyat karena beratnya pertanggungjawaban di akhirat.
Hal ini ditunjang oleh kehadiran aturan Islam yang berfungsi sebagai solusi kehidupan sehingga ketika diterapkan secara kafah, dipastikan akan mewujudkan kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh semua rakyat hingga orang per orang.
Terkait jaminan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan dasar, Islam memberi aturan yang begitu komplet. Mulai dari strategi politik ekonomi Islam yang diterapkan, membuat distribusi kekayaan berjalan ideal dan optimal.
Tidak boleh ada kekayaan yang dikuasai segelintir orang karena Islam mengatur soal kepemilikan, antara lain mengatur bahwa kekayaan alam yang luar biasa besar ini adalah milik rakyat secara keseluruhan.
Negara diamanahi oleh Islam untuk mengelolanya dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Hal ini ditunjang oleh sistem-sistem lain yang diterapkan secara kafah, mulai dari sistem sosial, politik, sanksi, dan lain-lain sehingga semua celah masalah benar-benar akan tercegah. Termasuk, problem kemiskinan. Wallahu'alam...