Rabu, 12 OKTOBER 2022
Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd,
Alumni Pascasarjana Unlam
Pindah IKN jalan terus meski rakyat tak terurus. Sebegitu ambisiusnya pemerintah sehingga berbagai daya dan upaya dilakukan demi pindah IKN. Padahal, rakyat perlu diurus di tengah berbagai kenaikan harga, bencana dan ancaman resesi.
Salah satu upaya pemerintah dalam pindah IKN yang terbaru adalah akan membentuk badan usaha milik otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menangani aspek pengusahaan. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pembentukan badan usaha milik otorita diputuskan setelah Otorita IKN melakukan sosialisasi tentang peluang investasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Bambang menyebut, pembentukan badan usaha milik otorita merupakan salah satu cara yang disiapkan untuk menarik minat investor di IKN. Ia menyebutkan, pemerintah juga tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur adanya insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN.
Selain itu, pemerintah akan melakukan jajak pasar yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Demikianlah berbagai upaya pemerintah untuk melanjutkan IKN. Padahal, banyak kritikan berbagai pihak atas Proyek IKN, namun pemerintah tetap jalan terus. Selain itu, kalau ditelusuri keuangan dalam negeri sekarat.
Tidak ada kemampuan untuk membiayai pindah IKN kecuali berharap pada investor. Demi menjaring investor, pemerintah membuat iming-iming dengan adanya insentif dan menyiapkan regulasi pendukung (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang mengatur insentif pelaku usaha dan investor di IKN.
Pemerintah seharusnya menunda IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat.
Terlebih membuat APBN terbebani sementara ekonomi dalam ancaman resesi. Investasi dijadikan solusi pamungkas tanpa peduli dampak negatif berupa kapitalisasi swasta dan asing yang makin berkuasa.
Tentu ini bahaya nyata yang wajib disadari. Nampak nyata keberpihakan penguasa bukanlah kepada rakyat, namun justru pada investor. Investasi atau kerja sama dengan asing baik level negara atau lembaga tentu tidak ada yang gratis.
Pihak luar tidak mungkin terlibat dalam IKN baru tanpa ada keuntungan. Indonesia sudah semakin tergantung kepada asing. Bagaimana tidak ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan kebanggaan justru dari sisi pendanaan berasal dari swasta atau investor pemilik modal termasuk asing. Pemerintah seharusnya tidak perlu memaksakan pindah ibu kota Indonesia.
Apapun alasannya melibatkan asing dan para kapital dalam IKN baru akan membuat mereka semakin berkuasa. Pemerintah akan disetir oleh mereka sehingga negara pun tidak lagi mandiri dan berdaulat.
Kerja sama atau investasi merupakan strategi penjajahan baru kepada negeri miskin riskan untuk tergadai SDAE kepada investor. Termasuk kebijakan atau progam dari luar untuk masuk ke dalam negeri.
Ibu Kota Mandiri dengan Modal Sendiri
Infrastruktur dalam sistem Islam termasuk pindah IKN hanya akan dibangun ketika masyarakat memang sangat membutuhkan dan tentu memperhatikan sebab akibat dari pembangunan tersebut.
Apakah akan memberikan bencana atau merugikan masyarakat atau tidak. Hendaknya dalam hal pemindahan ibu kota baru Indonesia memperhatikan beberapa aspek, strategi, kesiapan matang, dana, dan kemaslahatan khususnya bagi masyarakat.
Selain itu, dalam hal menjalin hubungan diplomatik atau hubungan lainnya dengan negara asing Islam punya aturan tegas. Salah satunya tidak boleh menjalin kerjasama dengan negara yang memusuhi Islam. Selain itu, Islam punya pengaturan yang jelas terkait kekayaan atau ekonomi sehingga tidak bergantung pada asing.
Islam mengatur sistem kerja sama dengan tidak diperbolehkannya investor asing melakukan investasi dalam bidang strategis apalagi untuk ibu kota pusat pemerintahan.
Sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan menyetir penguasa. Penerapan sistem ekonomi Islam tidak lepas dari sistem pemerintahan Islam secara kaffah.
Islam dalam mengelola kekayaan dan perekonomian akan mampu menyediakan sumber dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, termasuk dalam membangun ibu kota baru.
Dengan berbagai sistem di atas tentunya dalam sebuah negara maka dampak buruk akibat investasi yakni kapitalisasi bisa dihindarkan. Pembangunan ibu kota baru merupakan sesuatu yang vital tentu dalam Islam bisa mandiri tanpa diikut campur oleh para kapital. Wallahu'alam...