Oleh: Syahida Adha, S.Pd.
Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membara oleh gelombang aspirasi rakyat. Aksi "Gerakan Rakyat Menggugat" yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, pemuda, masyarakat sipil, dan warga kota pada Rabu, 21 Oktober 2026 lalu, menjadi potret nyata akumulasi kekecewaan publik. Berbagai persoalan krusial mulai dari kerusakan lingkungan, carut-marut tata kelola energi, hingga buruknya pelayanan publik digelorakan ke muka umum. Puncaknya, desakan tersebut berhasil bermuara pada penandatanganan tujuh poin tuntutan oleh Gubernur Kaltim.
Namun, di balik suksesnya aksi demonstrasi dan disepakatinya tuntutan administratif tersebut, sebuah pertanyaan fundamental patut direnungkan bersama. Apakah perbaikan kebijakan di permukaan sudah cukup untuk menyelesaikan akar masalah di Bumi Etam?
Kegagalan Struktural di Bawah Cengkeraman Kapitalisme
Jika ditelisik lebih dalam, krisis lingkungan dan ketimpangan sosial di Kaltim bukanlah sekadar anomali atau kesalahan teknis semata. Krisis ini berakar kuat pada persoalan struktural dalam sistem ekonomi-politik kapitalisme.
Dalam sistem kapitalis, kegiatan ekonomi digerakkan oleh orientasi akumulasi modal dan perburuan keuntungan maksimal (profit-oriented). Akibatnya, sumber daya alam (SDA) yang kaya raya di Kaltim seringkali diposisikan sekadar sebagai komoditas industri. Pengelolaannya pun lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dan kelompok oligarki. Alih-alih mengutamakan pemenuhan hajat hidup rakyat banyak serta keberlanjutan ekosistem.
Tujuh poin tuntutan mahasiswa pada dasarnya adalah alarm darurat yang merefleksikan kerusakan sistemik tersebut. Mengandalkan penyelesaian jangka pendek melalui reformasi kebijakan administratif semata ibarat memadamkan api di atas sekam. Selama sistem kapitalisme yang melandasi eksploitasi ini masih dipertahankan, siklus kerusakan lingkungan, ketimpangan penguasaan kekayaan, dan penderitaan rakyat akan terus berulang.
Melampaui Tuntutan Administratif: Menggugat Akar Masalah
Perjuangan mahasiswa dan elemen rakyat tidak boleh berhenti hanya pada terpenuhinya tujuh tuntutan aksi secara formal. Aksi ini harus menjadi pintu masuk penyadaran kolektif untuk melontarkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah sistem ekonomi kapitalis yang berlaku hari ini benar-benar menjamin kemakmuran rakyat?
Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari kekayaan alam Kaltim. Selanjutnya siapa yang selama ini menanggung beban kerusakan lingkungan serta krisis energinya? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem saat ini telah gagal memberikan keadilan distributif.
Harapan untuk hidup sejahtera di atas tanah yang kaya justru sering kali berbenturan dengan realitas marginalisasi warga lokal. Oleh karena itu, sudah saatnya narasi perjuangan naik tingkat: Gugat sistemnya!
Islam Solusi Hakiki: Mengganti Kapitalisme dengan Syariat
Ketika sistem kapitalisme terbukti melahirkan ketimpangan, maka alternatif perubahan mendasar mutlak dihadirkan. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam bukanlah komoditas bebas yang boleh dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak.
Islam memandang kekayaan alam sebagai amanah, kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib diatur demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil. Ketika tata kelola SDA dan energi disandarkan pada aturan syariat Islam, orientasinya bergeser dari sekadar meraup profit material menjadi pemenuhan kebutuhan rakyat secara menyeluruh dan penjagaan kelestarian alam.
Perubahan itu menuntut kesadaran bersama untuk mendakwahkan pentingnya penerapan Islam secara kafah (menyeluruh) di tengah kehidupan bernegara, termasuk dalam mengingatkan para penguasa. Dakwah kepada penguasa dan umat bukan sekadar nasihat moral, melainkan kewajiban kolektif agar arah kebijakan publik senantiasa berporos pada keadilan Ilahi.
Sudah saatnya rakyat Kaltim dan Indonesia pada umumnya berhenti berharap pada sistem yang cacat sejak dalam pikiran. Mari alihkan pandangan dan perjuangan menuju tata kelola kehidupan yang adil, berkah, dan manusiawi di bawah naungan syariat Islam.