Oleh: Hafsah
Aktivis dan Penulis)
Aksi demonstrasi mahasiswa cukup masif terjadi di pusat maupun daerah, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis, 1 Oktober 2026.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar dan pembangunan di Kota Balikpapan. Persoalan air bersih, antrean BBM bersubsidi, pemadaman listrik, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, hingga pembangunan RSUD Sayang Ibu menjadi perhatian dalam evaluasi yang mereka sampaikan.
"Persoalan-persoalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta pemerintah tidak hanya memberikan respons, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan terukur," kata Susliadin sebagai koordinator aksi. (Inibalikpapan.com)
Liberalisasi SDAE Mengundang Sengsara
Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah penghasil batubara yang merupakan sumber energi Yang sangat vital bagi masyarakat.
Sayangnya, hasil bumi yang melimpah tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka demonstrasi menjadi jalan untuk bagi para mahasiswa menuntut hak rakyat Kaltim.
Tuntutan ini lebih menekankan pada pemadaman listrik bergilir yang hampir merata di seluruh wilayah Kaltim. Hal ini tentu saja merugikan para pelaku usaha kecil maupun besar.
Begitupun antrean BBM kerap membuat warga kesal dengan jejeran kendaraan parkir berjam-jam didepan pemilik kios dan pertokoan tanpa menyalahkan pemilik kendaraan. Hal tragis lainnya adalah pelayanan air bersih yang kualitasnya semakin menurun.
Tuntutan tersebut beralasan sebab persoalan BBM, listrik dan air adalah kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak pada roda perekonomian mereka. Ironisnya, kita hidup di wilayah penghasil tambang batu bara dan gas alam cair, di mana rakyatnya justru kesulitan mendapatkan BBM.
Persoalan ini bermula saat liberalisasi diterapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang sehingga kebijakan tata kelola Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE) diserahkan pada mekanisme pasar kapitalis. Sumber penghasilan negara dikuasai oleh para oligarki melalui liberalisasi SDAE dari hulu hingga ke hilir.
Demonstrasi oleh mahasiswa hanyalah salah satu bentuk ketidakpuasan rakyat atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Sikap kritis rakyat tentu beralasan, sebab rakyat sudah gerah dengan aturan-aturan yang cenderung memberatkan mereka tapi solusi yang ditawarkan juga tak mampu menyelesaikan problem.
Tuntutan yang dilakukan oleh para mahasiswa sejatinya hanya bentuk aspirasi, namun untuk merealisasikan tuntutan dan perbaikan masih jauh dari harapan jika masih berpegang pada sistem demokrasi.
Maka dapat kita analisis bahwa persoalan masyarakat bukanlah pada antrean BBM, pemadaman listrik bergilir, dan air yang kotor semata. Topik utamanya adalah pada sistem yang menaungi eksekutif, yudikatif, dan legislator dalam menetapkan kebijakan. Apa yang mereka kaji dan ramu yang dilegalisasi melalui undang-undang kurang berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat.
Politik Ekonomi Islam Mengatur Harta Milik Rakyat
Islam bukan sekadar agama, tetapi ia adalah solusi bagi persoalan hidup manusia. Islam tidak lepas dari persoalan politik, maka sudah saatnya umat memahami politik ala Islam.
Politik Islam mengajarkan untuk memandang persoalan bukan dari permukaannya saja, tetapi umat juga perlu memahami penyebabnya dengan melihat akar masalahnya. Apa yang umat alami saat ini adalah dampak penerapan sistem pemerintahan yang bersumber dari akal manusia yang sifatnya lemah dan terbatas.
Maka wajar setiap kebijakan yang lahir tidak lepas dari kesalahan. Sebelum masalah muncul, Islam dengan sistem politik dan ekonominya telah mengatur tata kelola SDAE, bahwa harta tersebut adalah milik umum atau milik rakyat.
Harta milik umum hanya boleh dikelola oleh penguasa untuk kemaslahatan umat. Prinsip pengelolaannya telah ditetapkan syariah Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda: _"Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api."_ (HR. Muslim).
Api merupakan sumber energi yang berasal dari bumi, sehingga yang berhak mengelolanya hanya penguasa dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk keamanan.
Jika terjadi penyalahgunaan dalam tata kelola SDAE, saat itulah rakyat boleh menegur penguasa dengan cara yang ma'ruf sampai muncul kesadaran dari penguasa tanpa demonstrasi.
Rasulullah SAW bersabda: _"Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar (adil) di hadapan penguasa yang zalim."_ (HR. Abu Dawud & Tirmidzi).
Selain menegur penguasa, sistem dalam pemerintahan juga perlu dibenahi melalui dakwah yang masif, bahwa ada sistem tata kelola SDAE yang bersumber dari syariah Islam yang harus disampaikan kebenarannya.
Salah satu keberkahan dalam sistem Islam adalah menjaga harta rakyat baik harta individu maupun harta milik umum yaitu sumber daya alam _Wallahu a'lam bishawab._