Penulis: Sundari Allawiyah, S.E | Aktivis Muslimah
Di Papua hanya ada 10% SPPG, padahal Papua adalah daerah tertinggi stunting dan gizi buruk akut. Menurut Kementerian Kesehatan, di Papua hanya ada 1% dapur SPPG yang aktif Beroperasi. Sementara di Jawa angka stunting lebih kecil malah ada banyak dapur yang beroperasi yakni 53%.
BBC Indonesia menyelusuri salah satu kampung di Papua, di mana anak-anak di sana bertumbuh kurus, dan perut buncit. Sedangkan ibu-ibu yang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis, dan hanya sedikit balita yang mendapatkan imunisasi. Timbula pertanyaan, mengapa MBG justru sulit didapat oleh penduduk yang paling membutuhkan? (Bbc.com 28/07/2026)
Jika ditelisik, program MBG tidak benar-benar berfokus untuk meyelesaikan problem sunting dan gizi buruk. Faktanya di wilayah terpencil yang sulit dijangkau (seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T), justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Akibat banyak anggaran yang tersedot untuk MBG tidak tepat sasaran. Sejatinya program MBG yang dibuat bukan untuk rakyat sepenuhnya.
Akan tetapi, menjadi ajang bacakan (kenduri) kroni penguasa atau pejabat, kebijakan berbasis kepentingan elit, tidak berbasis data (stunting misalnya), dan tidak berpihak pada rakyat.
Ada banyak keteledoran, pada kasus terjadi makanan basi, makanan yang belum masak, dan bahkan ada makanan yang berulat. Di salah satu SMP Negeri 3 Panton Luas Kecamatan Sawang yang berada di Aceh Selatan sempat di temukan ulat belatung dalam menu makanan MBG kata kepala SMP Negeri 3 Panton Luas.
Ulat belatung di temukan dalam beberapa komponen makanan, mulai dari nasi ayam hingga tempe. (Ajnn.net 17/04/2026).
MBG Salah satu program yang banyak mengamburkan APBN. Pada Tahun kedua berjalannya MBG kali ini banyak mengeluarkan dana APBN yang sangat besar sedangkan pada tahun 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 71 Triliunan, di Tahun kedua APBN mencapai 268 triliun dan totalnya lebih kurang 319 triliun. Itu cuma untuk anggaran MBG yang sangat besar.
Kalaulah dilihat dari tujuan awal program MBG seolah-olah baik, di mana penguasa melihat adanya fenomena di lapangan bahwa anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil kekurangan nutrisi (kurang Gizi).
Dengan berjalannya waktu program ini banyak problematik yang akhirnya membuat masyarakat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang di sekolah sampai lansia sekalipun jadi hati-hati untuk mengkomsumsinya.
Dengan demikian, tampak bahwa realisasi program MBG di lapangan jauh dari kondisi ideal yang mampu menghantarkan terwujudnya kecukupan gizi, apalagi mencegah stunting. Besarnya anggaran juga tidak dapat menjamin tercapainya target. Ketika realitasnya jauh dari ideal, hal ini menyatakan bahwa MBG adalah program populis yang penuh pencitraan. (kuparan.com 31/07/2026)
Dilihat-lihat, akar permasalahan ini adalah kemiskinan dan pola asuh dari sistem yang diemban yakni kapitalisme sekuler. Prioritas sistemnya adalah pencitraan untuk kepentingan kontestasi pada periode 5 tahun berikutnya dan bagi-bagi keuntungan kepada sekeliling pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan kursi pemilu pada masa yang datang.
Islam dengan Segala Aturannya!
Penguasa/Pemimpin dalam Islam adalah raa’in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Aturan dalam Islam sempurna tanpa cacat sedikitpun. Sebab, kebutuhan rakyat baik dari kesehatan, keamanan, pendidikan, sosial, dan bahkan masalah perut pun ada aturannya (diatur dalam semua lini kehidupan Islam). Penderitaan satu orang rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia sekali pun.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (Amanah) dan Apabila kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
Pemimpin (Khalifah) yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupan rakyatnya. Adanya mekanisme Baitulmal (kas negara yang menyimpan pemasukan negara), adanya Ganimah, zakat, jizyah, tambang, dll).
Yang didistribusikan untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, keamanan dan, kesejahteraan umat. Negara Khilafah juga memberikan pekerjaan pada setiap laki-laki agar dapat menafkahi keluarganya dengan pemberian gizi yang cukup dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Untuk kebutuhan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan mendapatkan penghasilan. Contohnya: orang yang hidup sebatang kara, orang yang tanpa kepala keluarga, orang yang tidak memiliki penanggung jawab dalam keluarga, dan orang yang memiliki kebutuhan khusus.
Negaralah yang menyediakan makanan langsung untuknya. Dulu ada Khalifah Umar bin Khatab yang memanggul gandum untuk diserahkan kepada ibu dan anak-anak yang tidak memiliki penanggung jawab dalam keluarganya.
Maka, negaralah yang memberikan makan secara langsung. Sedangkan untuk urusan masyarakat yang lain memiliki penanggung jawab di dalam keluarga (Ayah) kewajibannya menafkahi tertera dalam Al-Qur’an ayat 233.
Allah SWT berfirman yang artinya: “Kewajiban para Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."
Jadi, negara dalam naungan Khilafah itu harus memastikan apakah para ayah bisa memberi makan untuk keluarga dengan makanan yang bergizi dan berkebutuhan cukup. Dan apakah para ayah memiliki lapangan pekerjaan?
Maka, negara harus menjamin Iklim usaha yang kondusif, menghilangkan riba dan sektor non ril, menyediakan pendidikan yang berkualitas, menyediakan permodalan (kalau dibutuhkan rakyat), dan memberikan sanksi kepada para ayah yang malas kerja.
Demikianlah sistem Islam mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakatnya secara adil, sehingga generasi para pejuang yang unggul serta sehat dapat terwujud secara nyata. Wallahualam . .