Jumat 1 Mei 2026
BALIKPAPAN - Isu outsourcing kembali dibahas saat peringatan May Day 2026 di Balikpapan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Balikpapan, buruh menyampaikan keluhan karena sistem tersebut dinilai belum memberi kesejahteraan yang cukup.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan bahwa momentum May Day menjadi ruang penting bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Peringatan May Day ini tentu menjadi kesempatan bagi pekerja untuk menyuarakan harapannya. Kita ingin kesejahteraan buruh di Balikpapan semakin meningkat,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem outsourcing merupakan bagian dari kebijakan nasional, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan perubahan secara langsung. Namun demikian, DPRD tetap membuka ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya akan diteruskan ke tingkat pusat.
" Aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan kita sampaikan ke pihak yang berwenang,” katanya.
Gasali juga mengakui masih adanya ketimpangan yang dirasakan pekerja, khususnya mereka yang berstatus outsourcing. Persoalan tersebut mencakup kepastian kerja, tingkat upah, hingga perlindungan sosial.
" Kita melihat memang masih ada ketimpangan di lapangan. Ini menjadi perhatian bersama untuk dibahas ke depan,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, perwakilan buruh menilai sistem outsourcing kerap menimbulkan ketidakpastian kerja dan berpotensi menekan standar kesejahteraan apabila tidak diawasi secara ketat.
Maka dari itu, mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem tersebut. Dalam menanggapi hal tersebut,
Gasali pun menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak kepada pekerja.
"Kita berharap semua pihak bisa duduk bersama, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar memberikan perlindungan bagi buruh,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus berperan sebagai jembatan komunikasi antara buruh dan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan tuntutan terkait outsourcing ke pemerintah pusat.
" Harapannya, semua aspirasi bisa tersampaikan dengan baik dan ada kebijakan yang memberi kepastian bagi pekerja,” tandasnya. (Adys/*)