Selasa 21 April 2026
BALIKPAPAN — Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang disebut mencapai sekitar 10,3 persen menjadi salah satu sorotan dalam rapat gabungan DPRD saat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah kota.
Meski menunjukkan capaian positif, dewan menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi, terutama terkait kualitas kinerja perangkat daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menilai pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang disebut mencapai sekitar 10,3 persen patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang sektor swasta, sementara peran pemerintah kota dinilai masih terbatas.
"Kita bisa melihat kota ini banyak dibangun oleh swasta. Pemerintah kota lebih kepada mempercantik. Ini berbeda dengan daerah lain di Kalimantan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Meski demikian, Najib menilai visi dan misi wali kota sudah cukup baik. Hanya saja, implementasinya di tingkat OPD dinilai belum selaras.
Ia menyebut kinerja OPD cenderung hanya berorientasi pada pencapaian target output, belum menyentuh outcome atau dampak nyata bagi masyarakat.
" Target kerja tercapai, tapi visi misi belum tentu tercapai secara menyeluruh. Harusnya yang dikejar itu outcome-nya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, kebijakan tersebut masih menjadi beban bagi masyarakat, terutama terkait biaya pengurusan yang dinilai cukup tinggi.
" Developer mungkin sudah mulai menyesuaikan, tapi masyarakat masih merasakan beratnya biaya PBG. Pemerintah kota perlu menyikapi ini, mungkin bisa seperti daerah lain yang memberikan kemudahan atau insentif,” katanya.
Selain itu, Najib turut menyinggung sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga penanganan stunting yang dinilai masih memiliki kekurangan.
Ia juga menyoroti upaya pengendalian banjir yang dinilai sudah berjalan, namun perlu pengawasan lebih ketat, terutama pada proyek-proyek prioritas. Persoalan air bersih juga menjadi perhatian.
Ia menyebut keluhan masyarakat terkait distribusi air masih sering ditemui saat reses.
Menurutnya, pemerintah kota perlu mencari solusi alternatif, seperti pembangunan sumur bor di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
"Ini masalah lama yang terus muncul. Harus ada langkah konkret agar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.
Najib menambahkan, Balikpapan sebenarnya memiliki potensi besar sebagai kota penyangga dengan daya tarik tenaga kerja. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan persoalan pengangguran.
" Potensi kita besar, tapi harus diimbangi dengan kesiapan lapangan kerja dan kebijakan yang tepat,” tandasnya. (Adys/*)