Kamis 7 September 2023
UJOH BILANG - Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Semester II 2023 membahas program kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan di Ruang Caffe Oasis Jalan Poros Tower Telkomsel, Ujoh Bilang, Selasa (05/09/2023).
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahulu, dr. Petronela Tugan, MKes, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPJS atas dukungan kesehatan yang telah diberikan selama ini. Dia berharap program-program yang dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup di Mahulu berjalan dengan optimal dengan dukungan dari BPJS.
"Terima kasih kepada BPJS atas dukungan pelayanan kesehatan untuk kita selama ini, mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik. Dan juga ada beberapa program kita seperti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), bisa juga dijalankan di Mahulu. Karena sampai saat ini program ini belum berjalan secara optimal dan ini akan kita jalankan kedepan," harapnya.
Petronela menjelaskan, ada beberapa kasus kematian yang terjadi di Mahulu dikarenakan tidak adanya tes kesehatan yang efektif untuk mendeteksi gejala-gejala penyakit yang diderita, sehingga penanganannya lambat. Maka dari itu program skrining yang akan dijalankan nanti sangat diperlukan untuk meningkatkan usia harapan hidup di Mahulu.
"Dengan adanya program skrining mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan upaya preventif kita terhadap penyakit tidak menular, sehingga kedepannya usia harapan hidup kita di Mahulu bisa jauh lebih baik," jelasnya.
Dikemukakan, Rumah Sakit (RS) Pratama Mahulu untuk saat ini tengah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan kelas menjadi kelas D Umum.
Dalam forum ini penyampaian materi disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Citra Jaya SSi, MPhil. Dalam pertemuan ini membahas mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kualitas layanan, peta jalan Universal Health Coverage (UHC), serta strategi dan dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah.
Citra Jaya mengharapkan agar pemerintah daerah tetap mempertahankan UHC yang menjamin masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang adil dengan biaya terjangkau.
"Harapan kami agar pemerintah daerah dapat mempertahankan UHC, peningkatan keaktifan peserta, peningkatan akurasi data. Dukungan dari Disnaker dalam pemenuhan kewajiban badan usaha mendaftarkan peserta dan anggota keluarga pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), mengimplementasikan Permendes, dan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinkes untuk percepatan proses akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," tandasnya. (adv/diskominfo/*)