Minggu 16 November 2025
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara resmi menerapkan pendekatan kebijakan yang holistik, memadukan upaya penanganan banjir dengan program peningkatan infrastruktur jalan. Kebijakan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat.
Langkah strategis ini mendapatkan apresiasi dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur yang membidangi masalah pembangunan, secara khusus menyoroti pelaksanaan program di kawasan Renase sebagai bukti nyata dari implementasi kebijakan terpadu ini. Menurutnya, program penanganan banjir tidak lagi dilihat sebagai proyek yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dengan agenda pembangunan infrastruktur transportasi.
“Program penaganan banjir seprti renase itu beriirngan dengan pembagunan jalan,” ujar Widiarto.
Pernyataan politisi daerah tersebut menguatkan adanya sebuah desain kebijakan yang sinergis, dirancang untuk memecahkan dua persoalan mendasar sekaligus—banjir dan akses jalan—dalam satu kerangka program yang komprehensif. Pendekatan semacam ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien, baik dari segi pemanfaatan anggaran maupun waktu pengerjaan, dibandingkan dengan metode konvensional yang menangani setiap permasalahan secara parsial dan terpisah.
Lebih lanjut, Widiarto menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas dan kompetensi perangkat daerah atau dinas teknis di lingkungan Pemkab Kutim. Keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada kemampuan teknis dalam merancang detail engineering design (DED) hingga pelaksanaan fisik di lapangan, yang memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid.
“Saya pikir dinas teknis punya strategi dan perencanaan yang baik soal itu,” tambahnya.
Optimisme yang disampaikan anggota dewan ini merefleksikan adanya hubungan dan kepercayaan yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kutai Timur. Dukungan politik dari DPRD merupakan elemen krusial untuk memastikan kelancaran proses penganggaran, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan strategis daerah. Kerja sama yang harmonis antar kedua lembaga ini menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel.
Dampak yang diharapkan dari integrasi program penanganan banjir dan pembangunan jalan ini adalah tercapainya efisiensi biaya dan percepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Masyarakat, sebagai ujung tombak penerima manfaat, diharapkan dapat merasakan dampak ganda secara langsung. Di satu sisi, masalah genangan banjir yang kerap merendam permukiman dan lahan pertanian dapat tertangani, mengurangi kerugian ekonomi dan gangguan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, akses transportasi yang lebih baik dan berkualitas akan terbuka, mendorong mobilitas penduduk, distribusi barang, dan pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian lokal di kawasan tersebut.
Kebijakan terpadu ini, jika berhasil dilaksanakan dengan baik di kawasan Renase, diharapkan dapat menjadi model percontohan dan direplikasi di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Kutai Timur yang menghadapi permasalahan serupa. Pemerintah daerah berambisi untuk menciptakan sebuah model pembangunan yang terencana, sistematis, dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyatukan solusi atas dua masalah infrastruktur dasar ini, Kutim berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan wilayah yang lebih maju dan tangguh menghadapi tantangan alam di masa depan. (adv/*)