Kamis 20 November 2025
SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur secara resmi menggalakkan strategi ekspansi bertahap untuk memperluas cakupan layanan darurat kebakarannya di seluruh penjuru wilayah. Target jangka pendek yang telah ditetapkan adalah memastikan setiap kecamatan memiliki akses terhadap layanan pemadam kebakaran.
Anggota DPRD Kutim Komisi C Pandi Widiarto, memaparkan bahwa langkah pertama yang menjadi komitmen pemerintah adalah menghadirkan unit pemadam di setiap ibu kota kecamatan. Keberadaan unit di pusat-pusat pemerintahan kecamatan ini dianggap sebagai fondasi dasar sistem penanggulangan kebakaran yang merata.
Penetapan target ini menjadi indikator yang jelas bagi percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan masyarakat. Dengan memiliki unit di setiap ibu kota kecamatan, respons terhadap insiden kebakaran di wilayah inti setiap distrik diharapkan dapat menjadi lebih cepat dan efektif.
Pandi juga mengakui bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan karakteristik serta luas wilayah setiap kecamatan. Satu unit untuk satu kecamatan bukanlah solusi final, melainkan sebuah langkah awal.
“Terlepas dari satu kecamatan ada satu yang luas otomatis ada kebijakan juga lagi nnti, seperti sangkulirang terbagi wilayahnya dengan pulau otomatis dia tidak mungkin hanya memiliki satu mobil damkar saja,” jelasnya.
Penjelasan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan kompleksitas geografis Kutai Timur, yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Kecamatan dengan wilayah luas atau terpencar, seperti Sangkulirang, tentu membutuhkan armada dan posko yang lebih dari satu untuk memastikan waktu tanggap yang optimal.
Oleh karena itu, strategi yang diambil untuk sementara waktu adalah fokus pada penempatan unit di lokasi-lokasi strategis terlebih dahulu. Pandi menegaskan, “Paling tidak kita punya dulu di pusat-pusat kecamatan, makanya untuk semntara waktu kita prioritaskan dulu di ibu kota kecamatan yang harus diprioritaskan.”
Kebijakan prioritas ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk membangun jaringan layanan pemadam kebakaran yang paling dasar. Setelah target ini tercapai, pemerintah akan melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menambah armada dan membangun posko baru di wilayah-wilayah yang dinilai rawan dan membutuhkan.
“Minimal di 18 kecamatan itu hadir dulu,” pungkasnya.
Inisiatif DPRD Kutai Timur ini merepresentasikan sebuah pendekatan yang realistis dan terukur dalam membangun infrastruktur keselamatan publik. Dengan fokus awal pada ibu kota kecamatan, kebijakan ini secara cerdas mengidentifikasi titik-titik konsentrasi populasi dan aktivitas pemerintahan sebagai basis operasi pertama. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan dengan dampak yang paling signifikan pada tahap awal.
Pernyataan Widiarto mengenai fleksibilitas kebijakan, yang akan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, menunjukkan perencanaan yang matang. Pengakuan bahwa satu unit untuk satu kecamatan bukanlah solusi final, terutama untuk wilayah yang luas dan berpulau seperti Sangkulirang, adalah bukti dari pemikiran jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi kuanta unit, tetapi sungguh-sungguh mempertimbangkan efektivitas penanggulangan kebakaran.
Penekanan pada prioritas ibu kota kecamatan merupakan sebuah strategi logis. Ibu kota kecamatan biasanya berfungsi sebagai hub logistik dan transportasi, yang memungkinkan unit pemadam yang berada di lokasi tersebut memiliki jangkauan respons yang lebih optimal ke daerah sekitarnya, setidaknya untuk tahap awal. Lokasi ini juga memudahkan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dalam hal pencegahan dan penanganan darurat. (adv/*)