Perkuat Ekosistem Hukum Kreatif, Pemkab Kubar Edukasi Perangkat Daerah hingga Tokoh Adat Soal Ragam HKI

Jumat 13 November 2026

SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat fondasi perlindungan hukum bagi karya cipta masyarakat dan warisan budaya lokal melalui kegiatan fasilitasi serta sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk membangun kesepahaman bersama di antara perangkat daerah teknis, tokoh adat, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai urgensi pencatatan resmi atas setiap karya maupun produk unggulan daerah.

Terlebih itu, selama ini tingkat literasi hukum mengenai perlindungan HKI di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dinilai masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.


Tanpa adanya perlindungan dan pencatatan hukum yang sah, berbagai produk inovasi masyarakat maupun kekayaan intelektual komunal sangat rentan menghadapi risiko klaim sepihak atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai perlindungan hukum melalui HKI memang masih perlu terus kita tingkatkan, karena sejumlah produk UMKM dan kekayaan intelektual komunal sangat berpotensi diklaim pihak lain jika belum tercatat secara resmi,” ungkap perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/11/2026) kemarin.

Dalam sesi sosialisasi tersebut, para peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai ruang lingkup dan berbagai kategori HKI yang berlaku di Indonesia.

Materi edukasi mencakup perlindungan hak cipta, pendaftaran merek dagang, hak paten, indikasi geografis, desain industri, hingga perlindungan khusus terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat.

“Kegiatan fasilitasi dan sosialisasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah teknis, tokoh adat, serta pelaku UMKM mengenai berbagai jenis HKI, sehingga masing-masing pihak dapat memetakan skema perlindungan hukum yang paling sesuai,” jelasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan aparat teknis pemerintahan dan pemangku adat ini, Pemkab Kutai Barat optimistis proses pendampingan pendaftaran HKI di tingkat daerah dapat berjalan jauh lebih efektif.

Pemahaman yang merata di kalangan pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi benteng pertama dalam menjaga kedaulatan karya cipta dan identitas budaya di Kota Sendawar.

“Kami berharap sinergi pemahaman antara perangkat daerah, tokoh adat, dan pelaku usaha ini dapat mempercepat upaya perlindungan hukum sehingga seluruh kreativitas masyarakat terjaga dengan aman,” pungkasnya. (dys/adv Diskominfo Kubar/T3-Perekonomian/*)