Siapkan Anggaran Rp214,7 Miliar, Kutai Barat Siap Jadi Penyuplai Makanan IKN dan Lepas dari Ketergantungan Tambang

Selasa 10 November 2026


SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai mengalihkan arah pembangunan daerah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil galian tambang. Tindakan tersebut ditunjukkan Pemkab Kutai Barat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp214,7 miliar dari APBD Tahun 2026 khusus untuk menguatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan warga.

Upaya ini diambil agar Kutai Barat tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakatnya sendiri, tetapi juga siap menjadi daerah penyuplai bahan makanan utama bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).



Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyampaikan bahwa pembenahan sektor pertanian merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah daerah. Tujuannya adalah membangun fondasi ekonomi warga pedalaman agar lebih mandiri dan bertahan dalam jangka panjang.

Walaupun hasil panen padi warga Kutai Barat pada tahun 2025 baru mencatatkan angka 3.074,94 ton gabah kering giling, bantuan modal dan perbaikan sarana pertanian ini diyakini bakal mendongkrak jumlah panen petani secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.

"Lewat alokasi anggaran Rp214,7 miliar pada tahun 2026, Kutai Barat tidak cuma ingin memenuhi kebutuhan makan warga sendiri, tetapi juga siap menjadi lumbung pangan strategis untuk kawasan IKN," kata Frederick Edwin, baru-baru ini.

Ia menjelaskan bahwa dana ratusan miliar tersebut akan dipakai langsung untuk memenuhi kebutuhan mendasar para petani di lapangan. Pemerintah daerah akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk memperbaiki saluran air irigasi sawah, membangun jalan usaha tani agar jalur pengangkutan hasil panen menjadi lebih mudah.

Selain itu, bisa membuka lahan sawah baru, hingga membagikan alat mesin pertanian, bibit tanaman berkualitas bagus, serta pupuk murah. Dari kemudahan ini, pertumbuhan hasil tanaman pangan warga yang berada di angka 4,49 persen pada tahun 2025 ditargetkan bisa meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2026 dan naik lagi menjadi 5,1 persen pada tahun 2027.

Tak berhenti sampai di situ, program pertanian ini juga digandengkan langsung dengan upaya membantu warga kurang mampu di kampung-kampung.

Pemkab Kutai Barat menyalurkan bantuan kepada 172 kepala keluarga yang tersebar di lima kampung. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pembersihan lahan, bibit sawit berkualitas tinggi, pupuk, serta obat pembasmi rumput liar agar warga bisa membuka kebun secara mandiri.

"Kami ingin warga tidak cuma bekerja jadi buruh di kebun milik perusahaan besar, tetapi punya dan mampu mengolah lahannya sendiri secara mandiri. Kalau warga mandiri dan produktif, penghasilan keluarga tentu naik dan masalah kemiskinan di kampung-kampung bisa kita kurangi secara nyata," tuntas Frederick Edwin. (dys/adv/T3/*)