Jumat 13 November 2026
BALIKPAPAN – Keberadaan bank sampah di Kota Balikpapan terus bertambah. Hingga November 2026, sekitar 210 bank sampah telah terbentuk dan tersebar di seluruh kecamatan. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusinya dalam mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Dody Yulianto mengatakan, kontribusi bank sampah terhadap pengurangan total timbulan sampah di Balikpapan saat ini masih berkisar 1 hingga 2 persen.
“Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi pengelolaan dan kinerja bank-bank sampah tersebut, sehingga bisa diukur sejauh mana kontribusinya dalam mendukung program pengurangan dan pengelolaan sampah,” ucap Dody, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberadaan bank sampah tidak cukup hanya dilihat dari jumlah unit yang telah terbentuk. Aktivitas pengelolaan, konsistensi operasional, hingga kemampuan memilah dan memanfaatkan kembali sampah juga perlu menjadi perhatian.
Saat ini, dari sekitar 210 bank sampah yang ada, terdiri dari enam bank sampah induk dan sekitar 204 bank sampah unit. Seluruhnya tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan di Balikpapan.
Pembentukan bank sampah tersebut mengacu pada instruksi Wali Kota Balikpapan pada 2025. Dalam ketentuan itu, setiap kelurahan diwajibkan memiliki sedikitnya enam bank sampah unit, sementara setiap kecamatan harus mempunyai minimal satu bank sampah induk.
Dody menyebut, target pembentukan tersebut kini telah terpenuhi. Meski demikian, pekerjaan selanjutnya adalah memastikan setiap bank sampah dapat berjalan aktif dan memberikan manfaat nyata bagi pengurangan sampah di lingkungan masyarakat.
Dengan kontribusi yang masih berada di kisaran 1–2 persen, pengembangan bank sampah dinilai masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Terutama melalui penguatan pengelolaan di tingkat unit serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Di sisi lain, pengurangan sampah juga membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya melalui keberadaan bank sampah, tetapi juga dengan memperkuat koordinasi antarlembaga agar persoalan kebersihan dapat ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Lebih lanjut, Dody mengatakan, Pemkot Balikpapan terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan kebersihan kota. Sebab, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Secara umum, pemerintah kota dalam penanganan sampah, pengelolaan sampah, dan kebersihan kota senantiasa meningkatkan koordinasi lintas sektoral,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembagian peran dilakukan berdasarkan wilayah dan kebutuhan penanganan. Untuk kebersihan lingkungan sekolah, misalnya, DLH berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sementara penanganan sampah di kawasan permukiman melibatkan kecamatan, kelurahan, dan Satpol PP.
Adapun kebersihan kawasan terminal dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan. Pembagian tanggung jawab tersebut diharapkan dapat membuat pengawasan dan penanganan kebersihan berjalan lebih efektif.
“Artinya, kebersihan dan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor,” jelasnya.
Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Pemkot juga terus mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam mengelola sampah. Di antaranya dengan mematuhi jadwal pembuangan, melakukan pemilahan, serta mengurangi sampah rumah tangga.
Perhatian terhadap kebersihan lingkungan juga mencakup kondisi drainase dan kawasan permukiman. Hal ini menjadi salah satu catatan evaluasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti Pemkot Balikpapan melalui koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah.
Dody menyampaikan, DLH telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk UPTD Pengelolaan Drainase, untuk meningkatkan kebersihan saluran air.
Salah satu kawasan yang pernah menjadi perhatian adalah Kampung Pinisi. Saat kunjungan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sampah di sejumlah saluran drainase kecil atau parit.
Selain persoalan sampah, kondisi sungai di sekitar kawasan tersebut juga menjadi catatan, terutama menyangkut kejernihan air dan kondisi struktur bangunan di bawah permukiman.
“Hal tersebut sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berharap pengelolaan sampah dapat semakin melibatkan masyarakat, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah, kawasan permukiman, hingga ruang publik.
Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penilaian Adipura, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat.
Dengan jumlah yang telah mencapai 210 unit, tantangan pengelolaan bank sampah di Balikpapan kini tidak lagi sebatas memenuhi target pembentukan. Lebih dari itu, setiap unit diharapkan dapat beroperasi secara aktif, meningkatkan volume sampah yang dipilah dan dimanfaatkan kembali, serta memberikan kontribusi lebih besar dalam mengurangi timbulan sampah di Kota Balikpapan. (SR/Adv Diskominfo Balikpapan/*).