Kamis 12 November 2026
BALIKPAPAN - Keberadaan tempat usaha yang tidak diimbangi fasilitas parkir memadai berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Balikpapan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan akan memperketat pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan parkir bagi setiap pelaku usaha.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, pemilik usaha harus memastikan ketersediaan lahan parkir sebelum menjalankan aktivitas bisnisnya. Persyaratan tersebut mencakup Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), maupun rekomendasi teknis sesuai ketentuan.
"Kita sudah akan mewajibkan bukan hanya PBG saja, tetapi Andalalin ataupun rekomtek itu wajib dimiliki oleh setiap tempat usaha," tegasnya, Kamis (12/11/2026).
Fadli menjelaskan, kapasitas parkir harus sebanding dengan daya tampung pengunjung dan aktivitas usaha. Hal ini penting agar kendaraan pelanggan tidak meluber hingga menggunakan badan jalan dan mengganggu arus kendaraan.
Sejumlah tempat usaha di kawasan Balikpapan Baru, seperti La Gran dan JJS, menjadi contoh usaha yang telah menyediakan sekitar 100 Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai kapasitas tempat duduk.
Pengawasan serupa juga dilakukan terhadap kawasan pasar. Dishub telah mendata dan mengukur kebutuhan parkir di sejumlah pasar untuk menentukan penataan yang lebih tepat. Hasil pendataan tersebut direncanakan ditindaklanjuti melalui pemasangan marka serta rambu parkir pada tahun anggaran 2027.
Selain itu, Dishub mencatat sedikitnya 12 pelaku usaha pernah menerima surat peringatan akibat persoalan fasilitas parkir yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Mereka diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pembenahan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Toko Andalas di kawasan Simpang Balikpapan Baru. Aktivitas kendaraan pengunjung di sekitar persimpangan dinilai berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas. Dishub pun menyarankan pengelola mencari lahan tambahan untuk dijadikan kantong parkir.
Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan perluasan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), termasuk koridor Simpang Beruang Madu hingga Simpang Wika.
Melalui berbagai langkah tersebut, Dishub ingin memastikan perkembangan kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan di Balikpapan. (Dys/advDiskominfoBalikpapan/*)