Hadapi Tekanan Fiskal 2027, Balikpapan Bidik Sumber Pendapatan Baru dari Aset Daerah

Kamis 12 November 2026

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyiapkan strategi untuk memperkuat keuangan daerah menjelang tahun anggaran 2027. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,93 triliun. Sementara itu, untuk kebutuhan belanja mencapai Rp3,49 triliun sehingga terdapat defisit Rp566,16 miliar.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo



Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah kota merencanakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan.

"Defisit ini merupakan selisih antara rencana pendapatan dan kebutuhan belanja daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan prioritas pembangunan," ujar Bagus dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bagus, pada penguatan PAD semakin penting di tengah dinamika kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat, dan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset milik daerah.

Selain itu, sejumlah lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal berpeluang dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Jika TKD bermasalah, kita harus menaikkan PAD tersebut. Nah, PAD itu sumber-sumber keuangan. Kalau bisa dilihat di lapangan, ada tanah-tanah kita yang mungkin belum siap untuk kolaborasi dengan swasta, dan kita akan melakukan itu," ungkapnya.

Sementara itu, alokasi belanja daerah meliputi belanja operasi Rp2,69 triliun, belanja modal Rp804,79 miliar, dan belanja tidak terduga Rp4 miliar, dan pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp1,24 triliun, sedangkan pendapatan sah lainnya Rp4,5 miliar.

Untuk itu, Bagus juga mendorong peningkatan inovasi pemerintahan agar berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Selain itu, ia meminta publik turut mengawasi penggunaan anggaran melalui keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah daerah. (dys/advDiskominfobalikpapan/*)