Kamis 12 November 2026
BALIKPAPAN - Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah memastikan pembayaran gaji pegawai dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan, sejumlah kewajiban belanja pemerintah, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, tetap terpenuhi. Untuk program pembangunan sekolah hingga penyediaan seragam juga tetap mendapat dukungan anggaran.
"Alhamdulillah mandatory spending kita semuanya sudah diberikan. Pendidikan, kesehatan, kemudian pembangunan sekolah, seragam semua kita berikan," ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Bagus juga memastikan kebijakan penyesuaian TKD tidak berdampak terhadap hak pegawai. Hingga saat ini, Pemkot Balikpapan juga tidak merencanakan penundaan maupun pengurangan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Termasuk tidak ada penundaan atau pengurangan gaji pegawai. Ini yang menjadi hal penting. Kalau kita lihat di beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai, dan untuk kota Balikpapan tidak," tegasnya.
Kendati demikian, sejumlah agenda pembangunan infrastruktur berpotensi mengalami penyesuaian jadwal. Pemerintah membuka peluang meminta dukungan anggaran dari pusat agar proyek-proyek yang telah direncanakan tetap dapat direalisasikan.
Di sisi lain, kebutuhan regenerasi aparatur juga menjadi perhatian. Bagus menyebut sekitar 200 pegawai memasuki masa pensiun setiap tahun, sehingga diperlukan pengisian tenaga baru, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, Bagus pun mengajak masyarakat mempersiapkan diri menghadapi rencana penerimaan CPNS pada 2027.
Terlebih itu, Pemkot juga harus mendukung sejumlah program strategis nasional, seperti Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Menurut Bagus, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut membutuhkan anggaran besar, termasuk kesiapan lahan bersertifikat. Karena itu, pemerintah kota perlu mengatur prioritas belanja sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan. (dys/advDiskominfoBpp/*)