Selasa 10 November 2026

BALIKPAPAN – Penggunaan bantuan keuangan pemerintah oleh partai politik tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Kesalahan dalam pengelolaan administrasi maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) berpotensi membuat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan membekali pengurus sembilan partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 melalui bimbingan teknis (bimtek) penyusunan LPJ. Kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (10/11/2026).

Sembilan partai politik yang mengikuti pembekalan merupakan partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Balikpapan berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024. Kepala Bidang Politik

Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas) Kesbangpol Balikpapan, Indira Purnama Jaya, yang mewakili Kepala Kesbangpol Balikpapan Elisabeth, menjelaskan bahwa pembinaan tersebut diperlukan agar partai politik memahami tanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kepada partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan yang akuntabel dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan, serta sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Indira. Pada 2026, kata dia, Pemkot Balikpapan mengalokasikan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Balikpapan.

Dana tersebut diperuntukkan mendukung kegiatan partai, terutama pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Indira menekankan, pengelolaan bantuan keuangan perlu mendapat perhatian karena partai politik memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi. Tidak hanya menjalankan pendidikan politik, partai juga menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat hingga proses rekrutmen politik.

Sebab itu, tata kelola bantuan keuangan yang baik diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap kapasitas, kualitas, dan kinerja partai politik semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi serta mewujudkan aspirasi masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Bayu Septian, menjelaskan bahwa pembekalan difokuskan pada tiga materi utama, yakni penganggaran dan penggunaan bantuan keuangan, tata kelola bantuan, serta mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban.

"Melalui bimtek ini, diharapkan para peserta, khususnya pengurus partai politik, mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai penganggaran, penggunaan, pengelolaan bantuan keuangan, hingga tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban," kata Bayu.

Untuk mendukung pemahaman peserta, Kesbangpol menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Kota Balikpapan.

Kedua lembaga tersebut memberikan materi terkait pemeriksaan, administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Bayu menambahkan, bimtek serupa dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap partai politik.

Pesertanya merupakan sembilan partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Balikpapan berdasarkan hasil Pemilu 2024. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Kesbangpol berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pengurus partai dalam memenuhi ketentuan penggunaan dana bantuan.

Dengan begitu, LPJ yang disusun bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara. (SR/advkominfoBpp/*)