Senin 9 November 2026

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan kepada puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan. Guna membantu percepatan pemulihan ekonomi warga pascamusibah, Pemerintah secara resmi membebaskan biaya retribusi pasar bagi para pedagang yang menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) selama satu tahun penuh sepanjang tahun 2027.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan, kebijakan pembebasan retribusi ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Balikpapan agar para pedagang dapat mengalokasikan permodalannya untuk menata kembali roda usahanya.

Dalam sambutan peresmian TPS Pasar Sepinggan pada Senin, (9/11/2026). a menjelaskan bahwa penarikan retribusi sewa yang biasanya mencapai Rp180 ribu per bulan tersebut baru akan diberlakukan kembali pada tahun 2028 mendatang.

"Kebijakan ini sesuai arahan Pak Wali Kota agar pedagang yang baru pindah ke TPS tidak terbebani. Keringanan retribusi kami berikan penuh selama 2027, dan kewajiban pembayaran baru berjalan lagi pada 2028," ujar Haemusri di hadapan para pedagang dan jajaran pejabat yang hadir.

Haemusri menuturkan, bahwa penanganan pascabencana dari Pemerintah difokuskan pada penyediaan infrastruktur fisik agar aktivitas perdagangan harian warga bisa segera bangkit.

Mengenai kerugian stok maupun barang dagangan milik pedagang yang ikut hangus terbakar, pihak dinas menegaskan tidak ada pengalokasian ganti rugi, karena aturan dari Kementerian Perdagangan memang hanya mengatur regulasi bantuan pembangunan sarana fisik.

"Untuk pascakebakaran, Pemerintah hanya menangani pembangunan fisik TPS. Kalau terkait penggantian barang-barang pedagang yang terbakar, tidak kami lakukan karena tidak diatur dalam peraturan," kata Haemusri menjelaskan skema bantuan pemerintah.

Pembangunan TPS Pasar Sepinggan sendiri menyedot anggaran daerah sebesar Rp3,3 miliar. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi ketat terhadap 250 petak yang terdampak kebakaran, Dinas Perdagangan menetapkan 97 pedagang resmi yang berhak menerima kunci lapak.

Untuk penentuan tempat atau letak petak tersebut, dilakukan berdasarkan keadilan dengan memperhatikan kepemilikan sebelum musibah, di mana pedagang yang sebelumnya memiliki beberapa petak kini dialokasikan hanya memiliki masing-masing satu petak penampungan saja.

Sebagai imbal baliknya, Haemusri mewajibkan seluruh penghuni TPS untuk mematuhi kesepakatan bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan lingkungan pasar. Pedagang juga dilarang keras memperluas lapak secara liar maupun membiarkan munculnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) baru di area lorong penampungan.

"Teman-teman pedagang harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga keteraturan, gotong royong, kebersihan, dan keamanan. Tidak boleh lagi ada aktivitas PKL yang berjualan di lokasi ini," tegasnya.

Melalui pembebasan retribusi dan penataan kawasan yang tertib ini, Pemkot Balikpapan berharap para pedagang dapat kembali berjualan dengan tenang dan secara bertahap memulihkan kondisi perekonomian keluarga mereka. (dys/adv/*)