Pemkot Balikpapan Larang Pungli dan Lapak Meluber di TPS Pasar Sepinggan

Senin 9 November 2026

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan larangan praktik pungutan liar (pungli) dan penggunaan area berjualan di luar batas yang telah ditentukan di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Sepinggan. Pedagang yang melanggar ketentuan tersebut tidak lagi mendapat teguran, tetapi akan dikenakan sanksi.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan para pedagang telah membuat pernyataan dan berkomitmen menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan pasar. Mereka juga diminta tidak menggunakan area di luar batas petak yang telah disediakan, termasuk menambah meja hingga melewati area yang ditentukan.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. (Harianjurnal.com)


"Pesan kita, jaga kebersihan pasar ini, tidak boleh ada pungli. Sesuai dengan komitmen mereka tadi, mereka sudah membuat pernyataan untuk menjaga tempat ini dan tidak melewati batas yang telah ditentukan. Apalagi memasang meja lagi di luar batas ini," ujar Rahmad, Senin (9/10/2026).

Dia menegaskan, komitmen tersebut bukan sekadar formalitas. Jadi, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat para pedagang.

"Kalau ada pelanggaran, mereka sudah membuat pernyataan, berarti ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Bukan lagi teguran, tetapi sanksi," tegasnya.

Rahmad berharap keberadaan TPS Pasar Sepinggan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pedagang yang kembali menjalankan aktivitas usaha setelah terdampak kebakaran.

Untuk itu, ia meminta seluruh pedagang bersama-sama menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar kebersihan dan ketertiban pasar tetap terpelihara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) merupakan bagian dari upaya penanganan pascakebakaran yang melanda Pasar Sepinggan pada 31 Juli 2026.

Penanganan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.3.3/259/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di Pasar Sepinggan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Haemusri menjelaskan, setelah kebakaran, pembersihan puing-puing dilakukan pada 1–4 Agustus 2026 oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan. Meski status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari kerja, proses pembersihan berhasil diselesaikan dalam waktu tiga hari.

"Status keadaan darurat ditetapkan selama 14 hari kerja, namun rekan-rekan dari DPU dan BPBD mampu merampungkan seluruh pembersihan sisa kebakaran hanya dalam waktu tiga hari," ujarnya.

Haemusri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pascakebakaran tersebut. Ia kemudian memaparkan, berdasarkan data Disdag, Pasar Sepinggan memiliki total 853 petak yang dibangun sejak 1970.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 petak yang tersebar di Blok A, B, F, dan H terdampak kebakaran. Untuk mendukung pemulihan aktivitas pasar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk pembangunan fisik dan pemeliharaan TPS.

Menurut Haemusri, anggaran tersebut mencakup pembangunan 97 petak TPS di lokasi saat ini, pemeliharaan 22 gedung utama di sisi kanan, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar oleh Disdag.

Dengan tersedianya TPS tersebut, para pedagang yang terdampak kebakaran kini dapat kembali menjalankan usaha yang sempat terhenti. (SR/adv/*)